ketaatan kita terhadap hukum semestinya

Jawabanpenting marena Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Roma13:1-7. 13:1 Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah 1 p yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan q oleh Allah. 13:2 Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan r Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas Pengaruhpolitik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, kita dapat melihat contoh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Keadilanmerupakan salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara; menyangkut; keamanan, ketertiban, kesejahteraan umum, kebebasan, dan sebagainya. Dalam hal ini, maka tujuan negara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Sebenarnya hukum sendiri itu sifatnya memang mengikat siapa saja baik masyarakat hingga orang -- orang yang bekerja sebagai perwakilan rakyat. Hukuman yang diberikan harusnya adil bagi siapa saja. Bagaimana hukum dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lancar maka harus dimulai dari cara penegakan hukumnya sendiri. Hukum yang Tout Les Site De Rencontre 100 Gratuit. Origin is unreachable Error code 523 2023-06-15 104636 UTC What happened? The origin web server is not reachable. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d7a3acdf964b927 • Your IP • Performance & security by Cloudflare Hukum Perdata Oleh bitarDiposting pada Juni 3, 2020Mei 17, 2021 – di indonesia mempunyai hukum untuk mengatur prilaku warga negara di indonesia, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum negara, dan hukum agama. disini akan menjelaskan tentang hukum perdata. […] The research is aimed to figure out whether the International Law is a genuine law. This concerns with why the international community is willing to obey the international law though it lacks of formal institutions that are in charge of empowering the law. This is a normative legal research. The data used in this research are the secondary data along with the secondary law material that is in the form of research result. Through this research, it can be concluded that the nature of coordinative relationship among international community - not having a supranational institution that has an authority in making and forcing the validity of certain international regulation at once to the citizens of nations that are breaking the international law – will not decrease the existence and the essence of the international law as a legal norm. The most major factor emerging the acceptance and the obedience of the international community towards its regulation is the awareness and the needs of all people towards which regulation that can offer the law and order, justice, and law enforcement that can be done and of which can not be done in the practice of the international law. The internally emerged obedience will offer a better result that the one emerged by the punishment. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.... Because in International Law there are three conditions that are fulfilled from the characteristics of a law according to Oppenheim, the three conditions are the existence of legal rules, the existence of an international community and the existence of guarantees of implementation from outside external power of these regulation. 8 And also according to Emer de Vattel, International Law is law in accordance with the nature of a country, because according to him, even though in International Law there is no supervision and court that is ready to apply the laws of International Law and the unclear rules of existing International Law rules and results. uncertainty in the application of law, does not affect the basic needs and suitability of a law, that is because countries that use international law are sovereign states and deal directly with each other, they only see them as people who have common interests because that is not state law. ... Fabian AkbarInternational law is the law that governs entity on an international scale. But is international law really law? because there are many opinions from legal experts that International Law is not Law but on the other hand there are also those who say that International Law is Law because it regulates certain international actions that are carried out around the world and has certain procedural and substantive rules to follow. The purpose of the article is to elaborate views on the issue and to put forward different legal arguments in the application of the international Marcos JosephNur ShivanaLayina ShaizaDifferences in the practice of binding international law in a sovereign state have different forms which are based on various theories of international law. As a result, each country has different perceptions even in terms of law enforcement. The study uses the library research method where the author refers to legal journals and certain books as well as the opinions of experts. However, in practice, the author prefers to refer to journals and books, because the sources from journals and books can be accounted for. The author also cites sources that have been mentioned through footnotes or footnotes. This study aims to analyze different legal practices in binding international law in Southeast Asian countries and their impact on law Brilian Agri Brilian Wiji SeksonoAbstrak ASEAN merupakan organisasi regional, dimana ASEAN berpangruh besar dalam proses penyelesaian masalah di Laut China Selatan dan upaya menjaga perdamaian kawasan didaerah ASEAN. Adapun hubungan antara hukum dan politik yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ini. Kamampuan yang dimiliki ASEAN diharapkan bisa menjadi contoh bahwa organisasi internasional memiliki kewajiban dalam porses perdamaian dunia. Peran serta ASEAN menunjukan kemampuan suatu organisasi regional yang bisa menjalankan peran dan tugasnya terhadap sengketa baik dengan jalur diplomasi, tinjauan terhadap ketentuan hukum internasional yang berlaku dan tidak menggunakan cara kekuatan fisik militer dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari 'ASEAN WAY". Permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan tidaklah mudah diselesaikan dan sudah bertahun-tahun tidak menemui titik terang, dengan adanya pembahasan ini akan kita ketahui latar belakang terjadinya sengekta di Laut China Selatan dan bagaimana penyelesaiannya karena Laut China Selatan ini berada dicekungan lautan diantara China dan Negara ASEAN. Adanya perselisihan dan klaim secara sepihak dibeberapa negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan kepemilikan dari Laut China Selatan. Permasalahan juga diakibakan pengembalikan kekuasan dari para penjajah kepada negara ASEAN membuat hukum wilayah negara yang belum jelas adanya dan belum diakui oleh dunia. ASEAN sebagai organisasi berpangruh diwilayah ini mencoba menyelesaikan masalah tanpa merugikan pihak-pihak terkait dan menjaga stabilitas perdamaian dunia. Walaupun demikian secara bergantian kepeimimnan di ASEAN belum bisa menyelesaikan sengekta ini, dan pada akhirnya Pengadilan Arbitase Internasonal memutuskan beberapa putusan sehingga untuk saat ini titik terang dari sengketa Laut China Selatan sudah ada. Upaya-upaya ini akan dihadapi oleh ASEAN sehingga dimasa yang akan datang permasalahan dan perebutan kekuasan di Laut China Selatan tidak akan pernah terjadi lagi, sebab sudah ada dasar hukum yang jelas. Kata Kunci ASEAN, Laut China Selatan, Sengketa I. PENDAHULUAN Laut China Selatan telah menjadi permasalahan ASEAN yang telah dihadapi dan berdampak pada keaman politik serta masalah hukum didalamnya. Sengketa Laut China Setalan terlah terjadi sebelum ASEAN berdiri, hal ini tidak lepas karena keadan laut yang sayang melipah dan kaya aka nisi didalamnya. China sendiri telah melebarkan Kawasan Afiyata Biqadrilla Nur AiniPerkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara di dunia. Hubungan antar negara yang ditandai dengan terbentuknya Kerjasama internasional Seiring dengan semakin banyaknya hubungan yang dilakukan antar negara dalam segala bidang, maka semakin meningkat pula urgensi untuk membentuk suatu tatanan hukum yang dapat mengikat hubungan antar negara. Sebuah system hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar pihak yang diatur oleh sebuah hukum internasional 1. Hukum internasional sejak dulu memiliki peran penting untuk mengatur hubungan natar bangsa agar terjalin sebuah Kerjasama internasional yang baik. Setiap perjanjian Kerjasama yang dilakukan antar negara memuat kepentingan negara dalam melakukan hubungan Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara yang melakukan perjanjian internasional harus tetap menjunjung tinggi dan mentaati ketentuan yang dimuat dalam hukum internasional. Hukum internasional telah menyediakan suatu tatanan norma yang dijkadikan dasar hukum bagi perjanjian internasional yang dikenal sebagai Vienna Conventionon the Law of Treaties 1969 dikenal dengan Konvensi Wina 1969 1 Boer Mauna, Hukum Internasional, cetakan ke-4, Bandung, Alumni, 2005 hlmn 5Elisabet SuhardiStephanie LorenzaZulianto ChairulDi suatu negara, laut mempunyai beragam manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya fungsi laut bagi suatu negara, dirumuskanlah aturan-aturan mengenai hukum laut internasional dan melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea yang disingkat menjadi UNCLOS. Walaupun telah terdapat landasan hukum laut internasional, masih banyak terjadi sengketa antar-negara mengenai wilayah laut. Misalnya adalah sengketa klaim atas Laut China Selatan oleh China yang masih berlangsung sampai sekarang. Pada 10 Agustus 2018, pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika Serikat, terbang melintasi empat pulau buatan utama di Kepulauan Spratly yang berada di wilayah laut China selatan. Selama penerbangan tersebut, awak pesawat pengintai AS mendapat enam tembakan peringatan dari militer China, menyatakan bahwa mereka berada di wilayah China dan memerintahkan pesawat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pesisir Khalimatus Sa'diyahRia Tri VinataAnxiety against cybercrime has become the world’s attention, but not all countries in the world is giving greater attention to the problem of cybercrime by having the rule and unless the developed countries and some developing countries. The purpose of this research is in order to find, examine and analyze the efforts of the Indonesia Government in the protection of State secrets information and data, also to research the forms of Indonesia Government resistance against cyber war. Find a reconstruction of national cyber defense formation or cyber army in an attempt to defend the sovereignty of the country. In Act No. 3 of 2002 on State Defense, it has been established that the threat in the country’s defense system consists of a military threat and non-military threat, which is including cyber threats. One of the negative effects of the cyber world development via the internet among other things is a crime in violation of the law cybercrime, where when the escalation widely spread, it could have threatened the country’s sovereignty, territorial integrity or the safety of the nation. In an effort to combat against the attacks in this virtual world, will require an agency that is in charge of being the world’s bulwark cyber or cyber T GuzmanHow International Law Works presents a theory of international law, how it operates, and why it works. Though appeals to international law have grown ever more central to international disputes and international relations, there is no well-developed, comprehensive theory of how international law shapes policy outcomes. Filling a conspicuous gap in the literature on international law, Andrew T. Guzman builds a coherent theory from the ground up and applies it to the foundations of the international legal system. Using tools from across the social sciences Guzman deploys a rational choice methodology to explain how a legal system can succeed in the absence of coercive enforcement. He demonstrates how even rational and selfish states are motivated by concerns about reciprocal non-compliance, retaliation, and reputation to comply with their international legal commitments. Contradicting the conventional view of the subject among international legal scholars, Guzman argues that the primary sources of international commitment—formal treaties, customary international law, soft law, and even international norms—must be understood as various points on a spectrum of commitment rather than wholly distinct legal structures. Taking a rigorous and theoretically sound look at international law, How International Works provides an in-depth, thoroughgoing guide to the complexities of international law, offers guidance to those managing relations among nations, and helps us to understand when we can look to international law to resolve problems, and when we must accept that we live in an anarchic world in which some issues can be resolved only through Hongju KohWhy do nations obey international law? This remains among the most perplexing questions in international T. GuzmanThis Article examines international law from the perspective of compliance. It puts forward a theory of international law in which compliance comes about in a model of rational, self-interested states. International law can affect state behavior because states are concerned about the reputational and direct sanctions that follow its violation. The model allows us to consider international law in a new light. Most strikingly, one is forced to reconsider two of the most fundamental doctrinal points in the field-the definitions of customary international law “CIL” and of international law itself. A reputational model of compliance makes it clear that CIL affects the behavior of a state because other states believe that the first state has a commitment that it must honor. A failure to honor that commitment hurts a state's reputation because it signals that it is prepared to breach its obligations. This implies a definition that turns on the existence of an obligation in the eyes of other states rather than the conventional requirements of state practice and a sense of legal obligation felt by the breaching state. Classical definitions of international law look to two primary sources of law-treaties and CIL. A reputational theory, however, would label as international law any promise that materially alters state incentives. This includes agreements that fall short of the traditional definition, including what is often referred to as "soft law." The Article points out that there is no way to categorize treaties and CIL as "law" without also including soft law. Agreements such as ministerial accords or memoranda of understanding represent commitments by a state which, if breached, will have a reputational impact. For this reason, these soft-law agreements should be included in the definition of international law. The Article also calls for a refocusing of international-law scholarship. Because international law works through reputational and direct sanctions, we must recognize that these sanctions have limited force. As a result, international law is more likely to have an impact on events when the stakes are relatively modest. The implication is that many of the topics that receive the most attention in international law-the laws of war, territorial limits, arms agreements, and so on-are unlikely to be affected by international law. On the other hand, issues such as international economic matters, environmental issues, and so on, can more easily be affected by international law. This suggests that the international-law academy should focus greater attention on the latter subjects and less on the Filosofis terhadap Eksistensi Hukum InternasionalHarry PurwantoPurwanto, Harry, "Kajian Filosofis terhadap Eksistensi Hukum Internasional", dalam Mimbar Hukum, Majalah FH UGM, No 44/VI/ on International LawMartin DixonDixon, Martin, Texbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourth edition, Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang, Penataran Singkat pengembangan bahan Ajar Hukum InternasionalHikmahanto JuwanaJuwana, Hikmahanto, Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang, Penataran Singkat pengembangan bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internaisonal FH Undip, Semarang, 6-8 Juni Teori Hukum legal theory dan Teori Peradilan judicial prudence termasuk interpretasi undang-undang legisprudence, Vol IAhmad AliAli, Ahmad, Menguak Teori Hukum legal theory dan Teori Peradilan judicial prudence termasuk interpretasi undang-undang legisprudence, Vol I, Pemahaman Awal, Prenadamedia Group, Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan keduaSugeng IstantoHukum InternasionalIstanto, Sugeng, Hukum Internasional, Penerbitan Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan kedua, 1998. Jawabanpenting marena Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran masyarakat taat hukumPenjelasansemoga membantu

ketaatan kita terhadap hukum semestinya